wajahborneo.com, Palangka Raya — Optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya pada sektor kendaraan bermotor di Kalimantan Tengah (Kalteng), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perpajakan.
Upaya tersebut direncanakan bakal menggunakan skema opsen pajak, sebuah kebijakan tambahan pungutan pajak yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kas daerah. Skema opsen pajak kendaraan bermotor dinilai sebagai solusi tepat untuk memperkuat struktur fiskal provinsi.
“Optimalisasi ini tidak hanya bertujuan mengejar target angka, tetapi juga untuk merapikan sistem pemungutan agar lebih transparan dan efisien,” kata Anggota DPRD Kalteng, Muhajirin, Rabu, 21 Januari 2026.
Selain membahas regulasi, DPRD Kalteng juga menitikberatkan pada aspek pelayanan di lapangan. Data yang dihimpun dari hasil kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) SAMSAT kini tengah menjadi bahan evaluasi total.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan meliputi, kualitas pelayanan, sistem Administrasi dengan meminimalkan celah pungli, serta mengidentifikasi hambatan teknis maupun infrastruktur yang selama ini dialami petugas di gerai-gerai SAMSAT.
Pihak legislatif menekankan bahwa peningkatan PAD tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan perbaikan sistem di tingkat bawah. Kendala-kendala yang ditemukan di lapangan selama kunjungan kerja akan dijadikan pijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih pro-pelayanan publik.
“Hasil evaluasi ini sangat penting untuk melihat apakah sistem yang ada saat ini sudah mendukung target peningkatan pendapatan atau justru menjadi penghambat karena birokrasi yang berbelit,” paparnya. (din/red2)
