wajahborneo.com, Seruyan – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan hingga akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2026 tercatat masih belum memenuhi target ideal. Hingga pertengahan tahun ini, penyerapan anggaran baru mencapai 34,60 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Seruyan, Agung Setiawan, saat dikonfirmasi di Ruang Kerjanya, Kamis, 30 Juli 2026, mengutarakan angka tersebut masih di bawah target ideal pertengahan tahun atau semester pertama yang seharusnya berada di kisaran 50 persen. Sementara itu, untuk realisasi kinerja perangkat daerah (serapan per SKPD) kolektif se-Kabupaten Seruyan yang diukur oleh Bapperida Kabupaten Seruyan, mencatatkan angka 31,30 persen.
“Jika kita berbicara target penyerapan maupun kinerja, posisinya memang masih di bawah yang diharapkan. Mengingat ini sudah memasuki pertengahan tahun, idealnya sudah menyentuh angka 50 persen,” katanya.
Agung menyebut, pagu ABPD tahun 2026 sebesar Rp1.212.419.414.547,00 dengan realisasi keuangan Rp419.441.194.018,00 dan serapan keuangan sebesar 34,60 persen.
Dia menekankan, Pemkab Seruyan terus berupaya melakukan langkah-langkah percepatan di sisa waktu tahun anggaran berjalan. Salah satu langkah strategis yang diambil dengan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah.
“Upaya tersebut bertujuan membangun komitmen kolektif seluruh Perangkat Daerah serta menyamakan pemahaman terhadap target-target yang telah ditetapkan sejak awal tahun,” ujarnya.
Agung menjelaskan, Pemkab Seruyan saat ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan prioritas, mulai dari pemenuhan indikator makro, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) dan prioritas provinsi, hingga pemenuhan janji politik Kepala Daerah. Semua target tersebut akan dioptimalkan menggunakan potensi anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.
Dia menambahkan, fokus utama saat ini adalah melakukan penajaman serta refocusing perencanaan agar sasaran indikator kinerja, baik Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Daerah (IKD), maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat tercapai dengan maksimal.
Menurut Agung, serapan anggaran belum berjalan maksimal dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan menjadi tantangan yang dialami seluruh perangkat daerah. Kendati demikian, perangkat daerah didorong agar tidak menjadikan hal tersebut sebagai hambatan utama, melainkan pemicu menghadirkan inovasi.
“Efisiensi anggaran dialami oleh hampir seluruh daerah. Namun, kami terus mendorong setiap perangkat daerah untuk melahirkan inovasi-inovasi baru agar dampak dari efisiensi ini bisa diminimalisir. Semangat efisiensi dan efektivitas ini akan terus diselaraskan demi tercapainya program-program pembangunan di Bumi Gawi Hatantiring,” jelasnya.
