ωajàhßörneo.cóm, Palangka Raya — Di kawasan pesisir Samuda, warga sejumlah desa di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mengeluh soal air bersih belum mengalir merata, pasokan solar bagi nelayan kerap tersendat, dan sungai yang menjadi urat nadi aktivitas warga kian membutuhkan penanganan.
Itu dikemukakan Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, saat reses di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan meliputi desa Basirih Hulu, Jaya Kelapa, Makarti Jaya, Samuda Besar, dan Basirih Hilir.
Menurut Abdul Hafid, persoalan yang dikeluhkan bukan hal baru, melainkan masalah sehari-hari yang terus dirasakan masyarakat. Selain air bersih dan jaringan PDAM yang terbatas, warga juga meminta layanan listrik diperbaiki.
“Waktu kami reses, masyarakat banyak menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Air bersih, listrik, sungai, sampai kebutuhan nelayan seperti BBM menjadi perhatian mereka,” kata Abdul Hafid, Selasa, 1 September 2026.
Di sektor mata pencaharian katanya, para nelayan berharap pasokan BBM terjamin karena sangat menentukan apakah mereka bisa melaut atau tidak. Petani setempat juga mengusulkan agar ketersediaan pupuk diperhatikan.
Dari sisi infrastruktur, warga meminta normalisasi sungai dan pembangunan siring pelabuhan. Perbaikan Jalan Pandawa Lima turut diusulkan karena ruas tersebut menjadi akses penting bagi warga sekitar.
Abdul Hafid menilai rangkaian usulan itu menunjukkan bahwa pembangunan di pesisir belum tuntas. Menurutnya, yang dibutuhkan bukan hanya fisik, tetapi juga pelayanan dasar dan penguatan ekonomi warga.
Seluruh aspirasi, kata dia, sudah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan. Pembagian tanggung jawab antara pemerintah kabupaten dan provinsi akan dipetakan lebih dulu agar usulan tepat sasaran.
“Mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang menjadi kewenangan provinsi harus kita petakan dengan baik,” ujarnya.
Hafid berharap hasil reses tidak berhenti sebagai catatan di atas kertas, melainkan menjadi dasar program pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat pesisir. Ia juga mendorong pemerintah daerah memberi perhatian lebih pada persoalan pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi warga di wilayah tersebut. (din/red2)
