Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menyelenggarakan pembahasan kawasan hutan pasca pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), di Aula Dinas Perkimtan Kabupaten Seruyan, Jumat, 13 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas mengatakan, sesuai hasil pembahasan disepakati penyelesaian potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan pasca TORA PPTPKH akan dilakukan melalui proses reviu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
”Rekomendasi atau pola persetujuan TORA PPTPKH yang sudah diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan akan disinkronisasikan dengan RTRW Provinsi Kalteng,” katanya.
Abbas menambahkan, langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan serta mengatasi potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan, sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
”Tidak hanya data hasil TORA PPTPKH, kita juga mengintegrasikan berbagai data sektoral, seperti lahan persawahan, tambak, serta data teknis lainnya ke dalam perencanaan tata ruang daerah,” ujarnya.
Dia menjelaskan, memastikan validitas data sektoral, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis diminta menyampaikan data kondisi eksisting maupun rencana kegiatan yang memerlukan ruang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seruyan, khususnya bidang tata ruang.
”Kita berharap langkah ini dapat memperkuat sinkronisasi tata ruang, memastikan keakuratan data sektoral, serta mendorong penyelesaian persoalan kawasan hutan secara terencana dan berkelanjutan di Bumi Gawi Hatantiring,” paparnya.
- Kontributor : Said Muhamad Dandi
- Editor : Bam Hermanto
