wajahborneo.com, Kotawaringin Timur – Menjelang musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih panjang akibat fenomena El Nino, sekaligus menggali langsung kondisi kesiapsiagaan di lapangan sekaligus menyerap kebutuhan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman karhutla. Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) turun langsung meninjau kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis, 4 Juni 2026.
Kunjungan kerja di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Kotim.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung langkah-langkah yang telah disiapkan Pemda dalam mengantisipasi potensi karhutla yang meningkat saat kemarau.
Sugiyarto menambahkan, dari hasil pertemuan dengan BPBD Kotim, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, baik berupa bantuan sarana maupun dukungan program yang menjadi kewenangan provinsi.
“Beberapa kebutuhan daerah akan kami dorong dan sampaikan kepada pemerintah provinsi agar bisa mendapat perhatian dan dukungan,” katanya.
Kotim katanya, menjadi salah satu wilayah strategis dalam penanganan karhutla di Kalimantan Tengah karena memiliki kawasan gambut yang luas dan selama ini kerap terdampak kebakaran saat musim kemarau.
Sementara, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotim, Waren, menilai kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian serius wakil rakyat provinsi terhadap potensi bencana karhutla yang mengintai daerahnya.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani karhutla,” ujar Waren, sembari berharap perhatian DPRD Kalteng tidak berhenti pada kunjungan kerja semata.
Didesak Perjuangkan Anggaran dan Pengawasan
Waren secara khusus mendorong DPRD Kalteng untuk menindaklanjuti kunjungan tersebut dengan langkah konkret melalui tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Menurutnya, dukungan nyata dari provinsi sangat dibutuhkan agar upaya pencegahan karhutla di tingkat kabupaten dapat berjalan optimal.
Momentum kunjungan Komisi III ini juga dimanfaatkan Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, untuk memaparkan strategi penanggulangan bencana yang telah dijalankan daerah, mulai dari penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan kolaborasi pentaheliks yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media.
Namun di hadapan rombongan DPRD Kalteng, Multazam turut menyampaikan keterbatasan anggaran dan biaya operasional yang masih menjadi tantangan utama daerah dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan akibat El Niño.
“Kami berharap, pemerintah provinsi dapat mendampingi daerah dalam penanganan bencana kebakaran, baik melalui dukungan operasional maupun pembiayaan,” kata Multazam kepada Komisi III DPRD Kalteng. (din/red2)
