wajahborneo.com, Jakarta – Debat pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Seruyan 2024 sukses digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seruyan di stasiun TV swasta nasional, Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2024 malam.
Pasangan calon nomor urut 1 yang diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Mukhlis -Muhammad Aswin (MAS) memaparkan sejumlah program unggulan dalam memaparkan visi-misinya, salah satunya soal penataan birokrasi di jajaran ASN.
Sebagai mantan ASN kata Muhklis, dia sangat memahami dinamika yang terjadi di jajaran ASN, terutama mengenai penempatan jabatan.
“Kami menjamin, jika nanti terpilih akan dievaluasi, pejabat yang ditempatkan tentu sesuai dengan keahliannya dan yang paling penting mau bekerja,” katanya.
“Dalam reformasi birokrasi yang tertuang dalam visi-misi pasangan MAS, kita akan memberikan porsi yang sama kepada setiap pegawai dalam menentukan arah karirnya. Dan yang tidak kalah penting, pangkat boleh tinggi tapi kadang mereka tidak punya mempunyai semangat kerja yang tinggi,” sambungnya.
Loyalitas dan profesionalitas terhadap pekerjaan itu lah kata Mukhlis, yang menjadi landasan dasar kenapa harus ada promosi dan mutasi di jajaran ASN.
Dijelaskan Mukhlis, ASN merupakan abdi negara, abdi masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Apalabila seorang ASN tidak memiliki etos kerja dan disiplin yang tinggi, maka akan menghambat pelayanan yang berdampak pada program-program strategis pemerintah hingga ke tingkat bawah.
“Jika dipercaya masyarakat memimpin Seruyan, bagi pasangan Mukhlis-Aswin. Tidak ada namanya ASN berpangkat tinggi tapi tidak di promosikan, diantaranya karena apa? karena semangat kerjanya tidak ada. Sia-sia kalau kita mengangkat orang yang tidak punya semangat bekerja,” katanya.
Mukhlis menjelaskan, pemerintah juga terus memperbaiki sistem kerja ASN, mulai absensi sidik jari, iris mata, dan penerapan sistem kinerja harian berbasis elektronik atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“SPBE ditujukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” jelasnya. (red3)
