wajahb👁️rneo.com, Barito Utara – Dugaan pelanggaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Barito Utara. Anggota DPRD H. Tajeri menyoroti aktivitas sebuah SPBU di KM 18 Desa Hajak yang diduga melayani pembelian BBM menggunakan jerigen, praktik yang bertentangan dengan aturan distribusi subsidi.
Menurut Tajeri, distribusi BBM dan elpiji 3 kilogram yang disubsidi pemerintah seharusnya diperuntukkan secara adil bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Ia menyesalkan masih adanya pelanggaran di lapangan meskipun pihak Pertamina sudah beberapa kali melakukan pembinaan.
“Pihak Pertamina Kalteng telah memberikan pembinaan, bahkan memasang spanduk peringatan di SPBU tersebut. Tapi nyatanya, pelanggaran terus berulang. Ini menunjukkan pembinaan saja tidak cukup,” tegas Tajeri, Senin, 21 April 2025.
Legislator dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi langsung dengan pihak Pertamina perwakilan Kalimantan Tengah.
“Saya sudah kontak langsung Pak Ridho dari Pertamina. Beliau merespons cepat dan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penertiban oleh Pemkab Barito Utara, termasuk penerapan HET (Harga Eceran Tertinggi),” jelasnya.
Tajeri juga menekankan bahwa sebagai perusahaan BUMN, Pertamina harus menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menegakkan aturan distribusi subsidi, termasuk dengan mengambil langkah tegas terhadap SPBU yang melanggar.
“BBM dan elpiji 3 kilogram itu adalah barang bersubsidi, hak rakyat kecil. Kalau dibiarkan disalahgunakan, pemerintah dan DPRD akan kehilangan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, Tajeri tetap memberikan apresiasi terhadap komunikasi terbuka yang dijalin oleh perwakilan Pertamina wilayah Kalimantan Tengah. Ia berharap ke depan ada solusi konkret yang berpihak pada rakyat.
“Saya salut dengan respons Pak Ridho. Semoga sinergi seperti ini terus berlanjut agar distribusi subsidi bisa diawasi lebih maksimal dan dinikmati oleh yang berhak,” pungkasnya. (yon/red2)
