wajahborneo.com, Barito Utara –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara memberikan lampu hijau terhadap rencana besar pemerintah daerah yang akan menggenjot proyek infrastruktur melalui skema multiyears (tahun jamak).
Dukungan penuh ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini dalam rapat pemaparan arah pembangunan yang dihadiri oleh seluruh jajaran legislatif, serta Bupati H. Shalahuddin dan Wakil Bupati di Muara Teweh, Kamis, 30 April 2026.
Mery Rukaini mengutarakan, sistem penganggaran tahun jamak ini adalah solusi paling realistis untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah Barito Utara. Menurutnya, proyek-proyek skala besar tidak akan bisa berjalan maksimal jika hanya mengandalkan satu tahun anggaran kelander.
“Kami di legislatif menyambut baik dan siap mengawal paparan ini. Program strategis daerah yang punya dampak masif ke masyarakat memang butuh napas panjang, artinya perlu perencanaan matang dan kepastian dukungan anggaran yang berkelanjutan,” ujar Mery Rukaini kepada awak media.
Tiga catalan penting kepada Pemkab Barito Utara
Mery Rukaini menggarisbawahi beberapa alasan mengapa DPRD sepakat mendukung skema yang diajukan pihak eksekutif tersebut yakni, Pertama, proyek dengan tingkat kesulitan tinggi dan memerlukan pendanaan besar tidak akan mangkrak di tengah jalan karena anggarannya sudah dikunci sejak awal. Kedua, dengan perencanaan lintas tahun, pembangunan fasilitas publik dapat diselesaikan dengan kualitas optimal tanpa terburu-buru oleh tenggat akhir tahun. Ketiga, Sektor-sektor prioritas yang dibangun lewat skema ini dipastikan harus menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat Barito Utara.
“Skema multiyears ini adalah jawaban agar pembangunan kita tidak setengah-setengah. Hasilnya harus benar-benar optimal dan manfaatnya wajib dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Di tempat yang sama, Bupati Barito Utara, Shalahuddin mengapresiasi respons positif dari pihak parlemen.
Shalahuddin menyebut bahwa keharmonisan antara eksekutif dan legislatif menjadi modal utama agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan. (bar/bam/red2)
