wajahborneo.com, Bantul — Hasil kaji tiru atau kaji banding tidak sekadar ditiru secara utuh, melainkan akan disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, serta kemampuan riil di Kabupaten Barito Utara.
Selain itu, ilmu dan pengalaman yang didapatkan, diharapkan mampu menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta melahirkan inovasi baru bagi masyarakat Barito Utara.
Demikian dikatakan, Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan, saat memimpin rombongan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam kegiatan kaji tiru di Kabupaten Bantul pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Dalam sambutan tertulis bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, yang dibacakan Felix, mengapresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterbukaan dan sambutan hangat yang diberikan. Kunjungan ini dinilai sebagai wujud nyata semangat kolaborasi antardaerah guna membangun tata kelola pemerintahan yang semakin maju dan berkualitas.
“Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan kaji tiru ini adalah kami ingin memperoleh wawasan, pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran secara langsung mengenai berbagai kebijakan, strategi, inovasi, dan langkah-langkah implementasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul,” katanya.
Menanggapi kunjungan tersebut, Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih memaparkan berbagai profil wilayah serta program strategis yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
“Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah kurang lebih 506 \text{ km}^2 dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Secara struktur pemerintahan, wilayah ini terdiri atas 17 Kapanewon (kecamatan), 75 Kalurahan (kelurahan), dan 933 Pedukuhan, dengan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan.” ujarnya.
Dia melanjutkan, sebagai langkah menekan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga, Pemkab Bantul bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) secara rutin memberikan edukasi pra-nikah.
“Berdasarkan evaluasi, perceraian di tengah masyarakat kerap dipicu oleh masalah ekonomi, keuangan, serta kurangnya pemahaman orang tua/keluarga terhadap esensi pernikahan. Melalui program pembekalan selama kurang lebih 3 bulan yang sebelumnya telah menjangkau 74 pasangan calon pengantin ini, pemerintah berupaya membangun kesiapan mental, finansial, dan keharmonisan keluarga sejak dini.” paparnya.
Selain itu katanya, Pemkab Bantul juga terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menyelesaikan berbagai tantangan perkotaan dan daerah, salah satunya melalui optimalisasi strategi pengelolaan sampah secara komprehensif di tingkat regional maupun sektoral. (*/tio/red2)
