wajahborneo.com, Palangka Raya — Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mempercepat perbaikan ruas jalan kabupaten di Lamandau yang selama ini menjadi penghambat mobilitas warga dan roda ekonomi daerah.
Desakan ini disampaikan menyusul evaluasinya terhadap capaian pembangunan Kabupaten Lamandau, daerah otonomi baru hasil pemekaran yang dinilai terus menunjukkan kemajuan namun masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, Rabu, 17 Juni 2026 menyebut buruknya kondisi jalan kabupaten sebagai persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani secara bersama oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Masih banyak ruas jalan kabupaten yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi,” tegasnya.
Sugiyarto menilai akses jalan yang layak bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan syarat mutlak untuk mempercepat denyut perekonomian warga di pelosok Lamandau.
Selain infrastruktur, Sugiyarto juga mengkhawatirkan ancaman putus sekolah akibat kendala biaya pendidikan. Ia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten memperkuat sinergi program pendidikan agar seluruh anak di Lamandau tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa terganjal faktor ekonomi.
“Dengan sinergitas, tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena alasan biaya,” ujarnya.
Di sektor perkebunan, politisi ini juga mengingatkan agar perusahaan sawit yang beroperasi di Lamandau segera menuntaskan kewajiban plasma yang hingga kini realisasinya baru mencapai sekitar 95 persen. Ia meminta sisa kewajiban tersebut segera dirampungkan melalui kerja sama pemerintah daerah dan pihak perusahaan, sekaligus mewanti-wanti dampak program replanting bagi petani.
“Kalau tidak disiapkan bantuan, masyarakat bisa kehilangan penghasilan selama dua sampai tiga tahun,” katanya, seraya menekankan perlunya pendataan akurat dan skema bantuan pemerintah selama masa peremajaan kebun berlangsung.
Sugiyarto menambahkan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mesti menjadi prioritas untuk membuka lapangan kerja baru dan memperkokoh ketahanan ekonomi warga. Ia juga menyoroti minimnya tenaga medis, khususnya dokter gigi dan dokter spesialis, yang menurutnya membatasi jangkauan layanan kesehatan di Lamandau.
“Bagi yang diterima di Fakultas Kedokteran, baik di Universitas Palangka Raya maupun Muhammadiyah Palangka Raya, perlu didukung agar kelak kembali mengabdi di daerah,” pungkasnya.
Di sisi lain, Sugiyarto tetap mengapresiasi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau, Rizky-Hamid, dan berharap sinergi lintas pemerintahan mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di kabupaten pemekaran tersebut. (din/red2)
