wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menegaskan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan melemahnya pelayanan publik.
Sebaliknya, kondisi ini harus dijadikan momentum memperkuat efisiensi dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Pesannya jelas, ini tantangan bagaimana meminimalkan anggaran tetapi tetap tepat sasaran,” kata Ansyari usai mengikuti Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa, 14 Oktober 2025.
Ansyari menilai, penurunan anggaran dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp7 triliun memang berdampak besar terhadap pembangunan. Namun, pemerintah daerah diminta untuk tetap menjaga prioritas, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Berapa pun besarannya, dua sektor ini tidak boleh dikorbankan. Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi pembangunan manusia Kalteng,” katanya.
DPRD Kalteng, kata Ansyari, akan mendorong langkah-langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan potensi sumber daya alam dinilai penting agar Kalteng lebih mandiri secara fiskal.
“Nanti ini akan kita bahas bersama Badan Anggaran DPRD. Kita ingin APBD 2026 benar-benar realistis, efisien, dan berdampak langsung bagi rakyat,” katanya.
Penurunan TKD dari pusat bukan sekadar persoalan angka, melainkan ujian kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas dan efisiensi kebijakan. Belanja yang bersifat seremonial atau tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan kegiatan non-esensial, bisa menjadi ruang penyesuaian.
“Kalau harus dipangkas, ya mulai dari hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Jangan sampai yang dikorbankan justru kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Pembahasan Rancangan APBD 2026 saat ini masih berada pada tahap pandangan umum fraksi. Proses pembahasan akan berlangsung hingga akhir November 2025 dengan fokus pada pendalaman substansi dan ketepatan arah kebijakan pembangunan.
“Substansi jauh lebih penting. Kita ingin APBD yang matang, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya. (din/red2)
