Guru Non-ASN Tambal Kekurangan Guru di Pedalaman Barito Utara, Anggota DPRD: Kesejahteraan Mereka Harus Diperjuangkan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara, Jamilah. Foto/Ist/wajahborneo.com

ωajàhßörneo.cóm, Barito Utara — Di pedalaman Barito Utara, kekurangan tenaga pendidik masih menjadi persoalan. Guru non-aparatur sipil negara (ASN) ikut menjaga kelas tetap berjalan. Dinas Pendidikan kini mendata mereka agar kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan di lapangan.

Anggota DPRD Barito Utara, Jamilah, Rabu, 12 Agustus 2026, menanggapi Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan bersama koordinator wilayah bidang pendidikan, kepala sekolah, dan guru se-Kecamatan Lahei di Aula SMP Negeri 1 Lahei.

Menurut Jamilah, data yang akurat menjadi kunci untuk mengetahui berapa tenaga pendidik yang dibutuhkan. Hal ini terutama berlaku di wilayah pedalaman, yang sampai sekarang masih terbatas sumber daya manusianya.

“Pendataan yang baik akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat, termasuk memperjuangkan kesejahteraan dan keberadaan guru non-ASN yang selama ini turut berperan dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar,” ujarnya.

Jamilah menilai guru non-ASN berkontribusi besar dalam layanan pendidikan. Karena itu, menurut dia, keberadaan mereka perlu mendapat perhatian lewat kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan.

Jamilah berharap hasil pendataan itu berujung pada kebijakan yang nyata manfaatnya, baik bagi guru maupun siswa.

“Harapan kita, seluruh kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi guru maupun peserta didik sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Utara terus meningkat,” katanya.

Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan DPRD akan terus mendukung program yang meningkatkan mutu pendidikan dan menjaga lingkungan sekolah tetap aman dan kondusif.

Selain pendataan guru, Jamilah juga mengapresiasi perhatian Dinas Pendidikan terhadap pencegahan perundungan dan kekerasan di sekolah. Ia menilai sekolah harus menjadi tempat yang aman dan ramah anak.

“Perlindungan terhadap anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat harus membangun komunikasi yang baik agar potensi terjadinya kekerasan dapat dicegah sejak dini,” paparnya. (tio/bam/red2)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
Share via
Copy link