ωajàhßörneo.cóm, Palangka Raya — Tujuh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan pemandangan umum terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027 di Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa, 15 September 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin bersama Wakil Ketua II, M. Ansyari, Wakil Ketua III, Junaidi. Sedangkan dari Pemprov Kalteng dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Linae Victoria Aden, Forkopimda, kepala perangkat daerah, tenaga ahli DPRD, perwakilan instansi vertikal, perguruan tinggi, pimpinan perbankan, dan BUMD.
Adapun catatan fraksi DPRD, mencakup kualitas belanja daerah, optimalisasi pendapatan, pemerataan pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
←Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Sayyid Abdurrahman, meminta setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD 2027 memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pendapatan daerah harus ditingkatkan, tetapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
“Fraksi PKB juga mendorong penerapan belanja berbasis hasil serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik,” tuturnya.
←Fraksi PDI Perjuangan (PDI P), melalui juru bicara, Yeni Maria Marselina Katha, menginginkan APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Setiap alokasi anggaran, harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta pengembangan ekonomi kerakyatan.
Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya, Noor Fazariah Kamayanti, menekankan kualitas penganggaran dan belanja agar manfaatnya sampai ke masyarakat. Pemerintah daerah diminta menyusun target pendapatan secara realistis, memastikan kesiapan pelaksanaan program, dan memperkuat belanja modal untuk infrastruktur dan pelayanan publik.
←Fraksi Gerindra, Wengga Febri Dwi Tananda, menilai penyusunan RAPBD 2027 harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Efektivitas dan efisiensi belanja perlu dijaga agar kebijakan fiskal tetap terukur dan sesuai dengan ruang fiskal yang tersedia.
Adapun Fraksi Demokrat, melalui Juru Bicara Kasri Yani, menyoroti struktur RAPBD 2027, terutama dari sisi pendapatan, belanja, dan defisit daerah. Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) untuk menutup defisit.
←“Jangan sampai menjadi pola yang terus berulang, Fraksi Demokrat mendorong Pemprov Kalteng untuk terus menggali potensi pendapatan asli daerah dari berbagai sektor ekonomi,” ungkapnya.
Fraksi NasDem melalui juru bicara, Raudah, menegaskan fungsi APBD sebagai instrumen pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan pendapatan asli daerah, kualitas belanja, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas menjadi perhatian fraksi ini.↘︎
Selain itu, NasDem juga mendorong penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari arah pembangunan Kalteng.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PAN, Armada, menekankan perlunya pengelolaan fiskal yang cermat dengan mengedepankan efektivitas dan kualitas belanja.
←“Target pendapatan daerah harus ditetapkan secara realistis dan terukur, sedangkan anggaran infrastruktur perlu diperkuat agar manfaat pembangunan lebih luas. Pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Pandangan umum ketujuh fraksi ini akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menyusun jawaban sebelum pembahasan RAPBD 2027 berlanjut ke tahap berikutnya.
Rapat ini merupakan kelanjutan dari Rapat Paripurna Ke-5 sehari sebelumnya, dengan agenda penyampaian pidato pengantar Gubernur Kalteng atas Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
