wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menekankan perlunya membentuk forum resmi yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan PT Agrinas.
Forum tersebut, menurutnya, menjadi ruang transparansi agar program pengelolaan lahan eks perkebunan yang disita pemerintah pusat tidak menimbulkan persoalan baru di daerah.
Dalam pernyataannya pada Jumat, 31 Oktober 2025, Bambang menyebut pertemuan antara Komisi II dan PT Agrinas berlangsung terbuka.
Bambang menilai rendahnya komunikasi perusahaan dengan pemerintah daerah selama ini menjadi salah satu pemicu “kekacauan informasi” di lapangan.
“Kami ini tuan rumah, tapi justru belum mengetahui apa-apa soal Agrinas. Syukurlah kemarin mereka terbuka dan bahkan meminta maaf,” ujarnya.
Dia menjelaskan sejumlah temuan di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, terutama dalam penanganan lahan masyarakat. Bambang mencontohkan situasi di Kotawaringin Timur, di mana sebagian kebun rakyat ikut terdampak penyitaan.
“Ada ketidaksinkronan data yang memicu penolakan warga. Ini harus dibenahi,” katanya.
Bambang mengingatkan program tersebut tidak bisa berjalan tanpa koordinasi erat antarinstansi. Agrinas wajib melibatkan pemerintah daerah, lembaga adat, serta DPRD dalam setiap langkah.
“Agrinas tidak boleh bergerak sendiri. Kita ini representasi 1,8 juta warga Kalteng, jadi pelibatan sejak awal itu wajib,” tegasnya.
Untuk itu katanya, pihaknya mengusulkan pembentukan forum bersama sebagai mekanisme komunikasi yang dapat menyatukan pandangan dan menyelesaikan persoalan secara cepat.
“Saran saya jelas, bentuk forum bersama. Kita tetap dukung program pusat, tapi semua pihak harus memahami porsinya,” jelasnya. (din/red2)
