ωajàhßörneo.cóm, Barito Utara — Paparan asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian tebal menyelimuti wilayah permukiman mulai mengancam kesehatan masyarakat. Merespons itu Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DPK Korpri) Kabupaten Barito Utara membagikan masker secara gratis kepada para pengguna jalan serta warga yang melintas di jalan-jalan protokol Muara Teweh, Selasa, 1 September 2026.
Sedikitnya 2.000 pcs masker dibagikan aparatur sipil negara tersebut kepada warga di sejumlah ruas jalan di ibu kota Kabupaten Barito Utara tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Naruk Saritani, menilai aksi pembagian masker yang telah berlangsung sejak akhir pekan lalu itu merupakan bentuk kepekaan sosial yang sangat dibutuhkan warga untuk mencegah lonjakan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Kami mengapresiasi kepedulian Korpri Barito Utara yang turun langsung membagikan masker kepada masyarakat. Ini langkah yang sangat positif, terutama di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta warga masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki urusan yang mendesak. Khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, ia menyarankan penggunaan masker pelindung menjadi prosedur wajib saat berada di ruang terbuka.
“Kesadaran masyarakat juga sangat penting. Kalau tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker dan jaga kondisi kesehatan, terutama anak-anak, lansia dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan,” katanya.
Selain imbauan proteksi diri, Naruk juga mengingatkan pentingnya kesadaran bersama dalam mencegah munculnya titik api baru. Pihaknya melarang aktivitas pembakaran sampah maupun pembersihan lahan pertanian menggunakan metode bakar selama puncak musim kemarau berlangsung.
“Kita tentu berharap kondisi kabut asap ini segera berakhir. Karena itu, pencegahan kebakaran harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” jelasnya.
Naruk mendorong Pemda bersama instansi teknis untuk terus memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) secara berkala agar langkah penanganan darurat lanjutan dapat disiapkan secepat mungkin. (tio/bam/red2)
