wajahborneo.com, Palangka Raya – Maraknya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng mengambil langkah cepat dan strategis dengan melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng. Jumat, 24 April 2026.
Rapat dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng Yulindra Dedy, diikuti berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, BUMN, perbankan, asosiasi angkutan, hingga para operator perusahaan otobus se-Kalteng.
Yulindra Dedy mengemukakan, permasalahan utama yang dihadapi adalah habisnya stok BBM subsidi jenis biosolar di sejumlah SPBU akibat praktik pelangsiran, dampaknya angkutan umum berizin terpaksa menggunakan BBM non-subsidi dengan harga jauh lebih tinggi. Kondisi tersebut berdampak terhadap meningkatnya biaya operasional serta berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan penumpang hingga 15–20 persen dan memicu tekanan inflasi daerah.
“Angkutan umum khususnya bus dan angkutan berizin, menjadi prioritas utama dalam penyaluran BBM subsidi. Kami akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Organda, serta aparat penegak hukum agar penyaluran BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, Dinas Perhubungan Kalteng mendorong penetapan SPBU tertentu yang memprioritaskan angkutan umum resmi, pengamanan distribusi BBM di lapangan, serta percepatan pembaruan sistem barcode BBM subsidi yang terintegrasi dengan data KIR kendaraan.
Dijelaskan Dedy, terdapat langkah konkret baik jangka pendek maupun menengah, diantaranya perlu prioritisasi alokasi kuota harian BBM subsidi bagi angkutan umum resmi di SPBU tertentu, dengan pengawasan terpadu dari Dishub, Organda, Pertamina, dan kepolisian. Sedangkan jangka menengah difokuskan pada penyempurnaan mekanisme pendaftaran barcode BBM dengan persyaratan administrasi yang lebih ketat serta penguatan payung kebijakan daerah.
“Langkah penting agar tidak terjadi lonjakan tarif angkutan yang memberatkan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kami menjadi garda terdepan memastikan pelayanan transportasi publik tetap berjalan aman, lancar, dan terjangkau,” jelasnya. (din/red2)
