wajahborneo.com, Palangka Raya — Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang diselenggarakan di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Kota Palangka Raya, Kamis, 6 Agustus 2026.
Rakor strategis yang mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera” ini dihadiri jajaran Forkopimda Kalteng, Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, serta ribuan kepala desa dan lurah.
Peserta rakor tahun ini diikuti ribuan peserta yang terdiri dari Forkopimda, kepala daerah, camat sebanyak 136 orang, kepala desa sebanyak 1.432 orang, dan lurah sebanyak 139 orang. Materi dan ruang lingkup rakor disampaikan oleh narasumber kredibel, mulai dari Pangdam XXII/Tambun Bungai, Kapolda Kalteng, Kajati Kalteng, Kepala BPS Kalteng, Kepala BNNP Kalteng, Kakanwil BPN Kalteng, hingga Kabinda Kalteng.
Sementara Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin juga tampak menghadiri acara tersebut didampingi kepala SOPD terkait dilingkup Pemkab setempat.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menekankan bahwa kemajuan daerah tidak dimulai dari kantor gubernur atau bupati/wali kota, melainkan dari tingkat desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Visi misi Gubernur bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dari pedalaman hingga perkotaan.
Gubernur memaparkan enam poin penekanan penting untuk menjadi perhatian bersama seluruh kepala desa dan lurah yaitu Efisiensi Anggaran yang Terukur, Penguatan RTRW dan Tata Kelola Pertanahan, Kesiapsiagaan Karhutla, Perang Melawan Narkoba, Pemutakhiran Data (DTSEN), Kamtibmas dan Kerukunan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Dr. Linae Victoria Aden, dalam laporan panitianya menyampaikan bahwa Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi lintas pemerintahan, meningkatkan peran kades/lurah dalam pencegahan karhutla, mewujudkan desa bersih narkoba (Bersinar), menguatkan akuntabilitas keuangan desa, menyinkronkan data sosial ekonomi, serta menjaga stabilitas kamtibmas.
Sementara itu, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dan sedang dilaksanakan di wilayahnya.
Shalahuddin menyatakan pihaknya senantiasa mengawal pembangunan yang tertuang dalam 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas, serta menyelaraskannya dengan program provinsi seperti Huma Betang dan pasar murah, serta program nasional termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Selain itu, Barito Utara juga terus mengoptimalkan sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan sebagai potensi utama daerah.
“Terkait penanganan Karhutla, bahwa status siaga Karhutla di Barito Utara telah resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan terhitung mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026, bekerja sama dengan Kodim, Polres, dan OPD terkait,” katanya. (*/tio/red2)
