wajahborneo.com, Barito Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Utara tahun anggaran 2023, dengan fokus pada sektor pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Rekomendasi ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Sastra Jaya, Senin, 29 April 2024.
Anggota DPRD Barito Utara, Mustafa Joyo Muchtar, yang mewakili Ketua DPRD Mery Rukaini, membacakan 10 poin catatan dan rekomendasi yang disusun oleh DPRD Barito Utara. Rekomendasi ini berdasarkan hasil evaluasi dan kajian terhadap kinerja sektor PUPR selama tahun 2023.
Rekomendasi DPRD Barito Utara menyoroti beberapa permasalahan krusial di sektor PUPR, antara lain:
- Pengendalian banjir, Program pengendalian banjir belum optimal di daerah rawan banjir. DPRD merekomendasikan pendataan titik-titik rawan banjir, disertai perencanaan penanganan dan pencegahan yang matang.
- Kerusakan jalan, terdapat kerusakan pada beberapa jalan lingkungan di kecamatan dan ibu kota kabupaten. DPRD mendesak penanganan segera untuk mengatasi kerusakan jalan tersebut.
- Pelanggaran pembangunan, diperlukan perencanaan dan pengawasan yang lebih cermat dalam pelaksanaan pembangunan untuk menghindari potensi penyimpangan dan pelanggaran.
- Drainase, pembangunan jalan harus diprioritaskan pada asas manfaat, dan disertai dengan pembangunan drainase yang memadai.
- Kualitas jalan dan jembatan, infrastruktur jalan dan jembatan di kecamatan dan desa masih belum merata dan kualitasnya masih memprihatinkan. DPRD merekomendasikan penanganan jalan dan jembatan yang belum memadai, dengan memperhatikan mutu pekerjaan.
- Pengelolaan sampah, masih banyak sampah yang dibuang sembarangan ke sungai dan pinggir jalan. DPRD merekomendasikan penambahan tempat sampah dan penerapan larangan pembuangan sampah di sungai.
- Kerusakan jalan desa, beberapa ruas jalan desa mengalami kerusakan parah dan membutuhkan penanganan segera.
- Jembatan rusak, jembatan di beberapa kecamatan juga mengalami kerusakan parah dan perlu penanganan dan penganggaran sebagai skala prioritas.
- Proyek multiyears, kinerja proyek multiyears masih belum maksimal. DPRD merekomendasikan pengawasan yang lebih ketat dan perjanjian yang tegas dan jelas.
- Jalan Lingkungan Rusak, jalan lingkungan di kecamatan masih banyak yang rusak dan membutuhkan penanganan segera.
DPRD Barito Utara berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Barito Utara sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan pencegahan berbagai permasalahan di sektor PUPR.
“Kami harap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti dan dijadikan referensi, serta masukan bagi pj bupati mengevaluasi kinerja dan menentukan kebijakan pada semua OPD,” ujar Mustafa.
