wajahborneo.com, Barito Utara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengelolaan sampah, dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Rabu, 8 April 2026.
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, dengan dihadiri oleh 13 anggota DPRD serta 21 perwakilan pihak eksekutif beserta perangkat daerah.
Henny Rosgiaty Rusli, mengemukakan penyusunan Raperda Pengelolaan Persampahan merupakan langkah strategis memperkokoh dasar hukum pengelolaan limbah secara terintegrasi dan berkelanjutan. Regulasi tersebut dapat memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani persoalan sampah dari hulu hingga hilir.
“Raperda ini menjadi payung hukum yang jelas bagi Pemda dalam mengelola persampahan, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir, sehingga permasalahan sampah yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat ditangani secara optimal,” ujarnya.
Dia menekankan, pentingnya kolaborasi yang solid antara eksekutif, legislatif, dan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, regulasi yang kuat harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat serta peningkatan kesadaran publik dalam memilah dan mengolah sampah dengan lebih mandiri.
“Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab Pemda, tetapi memerlukan partisipasi aktif masyarakat agar lingkungan tetap bersih dan sehat,” katanya.
Henny menjelaskan, diskusi selama RDP berlangsung dinamis dengan munculnya berbagai masukan konstruktif, baik dari anggota dewan maupun pihak Pemda. Seluruh saran ini akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan naskah raperda, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat diimplementasikan dan relevan dengan tantangan lingkungan di Barito Utara. (bar/bam/red2)
