wajahborneo.com, Palangka Raya — Pembangunan kawasan perumahan di Kalimantan Tengah (Kalteng) berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan baru jika tidak diimbangi dengan penataan kawasan dan fasilitas pendukung yang memadai.
Imbauan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, Jumat, 10 Agustus 2026, usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sekaligus mempelajari pengelolaan perumahan dan lingkungan hidup di daerah tersebut.
Menurut Lohing, ketersediaan rumah saja tidak cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat apabila tidak disertai kelestarian lingkungan di sekitarnya.
“Hunian yang layak harus didukung lingkungan yang sehat, dan pembangunan perumahan jangan sampai justru menimbulkan persoalan lingkungan baru,” ujarnya.
Kekhawatiran itu menjadi alasan utama Komisi IV turun langsung ke Tanah Laut untuk mempelajari kebijakan dan inovasi setempat dalam mengelola kawasan permukiman. Kunjungan yang berlangsung pekan ini difokuskan pada tiga aspek: pengelolaan perumahan, penataan kawasan permukiman, dan lingkungan hidup.
Lohing menjelaskan, setiap kebijakan yang dipelajari dari Tanah Laut tidak akan langsung diterapkan di Kalteng. Kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat di kedua daerah berbeda, sehingga diperlukan kajian dan penyesuaian lebih dulu sebelum sebuah program diadaptasi.
Hasil kunjungan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi Komisi IV dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Program yang dinilai sesuai dengan kondisi Kalteng akan diusulkan untuk diadaptasi dan dikembangkan lebih lanjut. (din/red2)
