wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan kondisi fiskal daerah masih belum stabil akibat menurunnya aliran dana transfer dari pemerintah pusat.
Situasi ini dinilai menghambat ruang gerak pemerintah provinsi dalam memenuhi berbagai kebutuhan belanja.
Anggota DPRD Kalteng, Sudarsono, Rabu, 5 November 2025 menyebut seluruh jenis pendanaan pusat mengalami penurunan signifikan. DAU dan dana bagi hasil turun. Sebalinya beban belanja pegawai justru meningkat.
Sudarsono menekankan perlunya penataan ulang perencanaan anggaran agar lebih tepat sasaran. Menurut Sudarsono, situasi fiskal saat ini mengharuskan pemerintah daerah mengambil langkah lebih terukur dalam menyusun program.
“Yang paling memungkinkan dilakukan adalah mempertajam prioritas. Program mendesak harus dipertahankan, kegiatan yang tidak terlalu penting sebaiknya ditunda,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi pendapatan, DPRD turut memperkuat komunikasi dengan badan pendapatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinasi itu dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi penerimaan daerah yang terlewat.
Sudarsono mengungkapkan, pihaknya belum lama ini turun ke wilayah Pulau Besau untuk melakukan pencocokan data potensi pendapatan.
“Kami cek langsung perusahaan yang memanfaatkan air permukaan agar datanya sinkron dan bisa dihitung sebagai sumber pemasukan,” ujarnya.
Selain menyisir potensi dari sektor sumber daya alam, DPRD juga meminta optimalisasi pungutan dari kendaraan bermotor hingga alat berat. Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya aktivitas pembangunan di Kalteng.
Menurutnya, jumlah alat berat yang masuk ke wilayah tersebut terus meningkat seiring pengerjaan proyek strategis nasional.
“Ribuan unit alat berat masuk, dan ini semestinya mampu menambah PAD jika koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik,” ujarnya.
DPRD menilai seluruh potensi pendapatan harus dikelola secara maksimal agar ketergantungan kepada transfer pusat bisa berkurang. Langkah ini dianggap penting agar stabilitas anggaran daerah tetap terjaga. (din/red2)
