wajahborneo.com, Palangka Raya — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tidak boleh lagi dipandang sebagai siklus musiman yang selesai setelah api padam.
Terkait itu, Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, Kamis, 27 Agustus 2026, mengingatkan pemerintah daerah agar memperketat mitigasi jangka panjang, menyusul ancaman laten karhutla yang dinilai merusak struktur tanah, mengancam kesehatan masyarakat secara kronis.
Freddy mengutarakan, penanggulangan karhutla harus bergeser dari pola lama yang bersifat reaktif menjadi preventif yang terstruktur.
“Selama ini, intervensi pemerintah cenderung masif hanya saat titik panas (hotspot) melonjak dan kabut asap mulai pekat. Dampak karhutla bukan sekadar urusan padam-memadamkan api hari ini. Ada kerugian ekologis dan kesehatan jangka panjang yang nilainya jauh lebih besar jika dihitung secara komprehensif,” katanya.
Freddy menyoroti kerugian akibat karhutla yang terus berulang seperti kebakaran berulang mengikis kesuburan lahan gambut, memicu emisi karbon masif, dan merusak habitat flora-fauna endemik. Paparan polusi udara tahunan mendatangkan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada anak-anak dan kelompok rentan, yang berimplikasi pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Kabut asap kerap mengganggu aktivitas logistik, sektor penerbangan, serta produktivitas harian masyarakat secara keseluruhan.
“DPRD Kalteng mendorong sinergi lintas sektor yang lebih ketat, mulai dari tingkat provinsi hingga pemerintah desa. Pengawasan terhadap korporasi perkebunan dan kehutanan tanpa kompromi, termasuk penegakan sanksi tegas bagi pihak yang sengaja membuka lahan dengan metode bakar,” jelasnya.
Dijelaskan Freddy, masyarakat diimbau untuk tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam mengolah lahan pertanian. Pemerintah daerah didorong memperkuat edukasi dan menyediakan alternatif teknologi pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning) agar siklus tahunan bencana asap ini dapat diputus secara permanen. (din/red2)
