wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Kerusakan jalan di berbagai wilayah Kalimantan Tengah dipicu karena terjadi penurunan anggaran dari pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir.
Penurunan alokasi anggaran tersebut sangat tidak sebanding dengan kebutuhan Kalteng. Anggaran yang dulu mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun kini hanya tersisa sebagian kecilnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon menyebutkan kondisi itu menjadi penyebab utama stagnasi perbaikan.
“Saat dana pusat merosot, otomatis percepatan penanganan di lapangan ikut tersendat,” ujarnya, Senin, 3 November 2025.
Menurut Lohing pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan, mengingat sebagian besar ruas yang rusak adalah jalan negara. Karena itu, kata dia, beban perbaikan tidak patut diarahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
“Wilayah kita luas, jalan negara ribuan kilometer. Dengan anggaran sekecil itu, bagaimana mungkin kerusakan bisa ditangani optimal?” tegasnya.
Kondisi geografis Kalteng membuat biaya pembangunan jauh lebih tinggi dibanding daerah lain. Tanah gambut, curah hujan yang tak menentu, hingga akses yang sulit ke wilayah pedalaman membuat proyek perbaikan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan standar.
“Kalteng memerlukan perlakuan khusus. Kalau justru dipangkas, ketertinggalan infrastruktur akan makin parah,” katanya.
Selain berdampak pada kelancaran transportasi, kerusakan jalan dinilai Lohing menghambat pergerakan ekonomi warga. Distribusi barang menjadi lambat, biaya logistik melonjak, dan harga kebutuhan masyarakat ikut terdongkrak.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Kalteng akan menggalang koordinasi dengan Balai PUPR dan Pemprov Kalteng. Aspirasi terkait kebutuhan anggaran tambahan rencananya akan dibawa langsung ke Kementerian PUPR agar ada evaluasi prioritas.
“Ini harus jadi perhatian. Jalan adalah urat nadi ekonomi. Kita tidak bisa menunggu sampai kondisinya kian memburuk,” paparnya. (din/red2)
