wajahb👁️rneo.com, Barito Utara— Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah masukan strategis dan konstruktif terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Bupati Barito Utara, Shalahuddin, dalam rapat paripurna DPRD, Jumat, 21 November 2025.
Ketua F-AR DPRD Barito Utara, Hasrat, menyampaikan bahwa meskipun fraksinya memberikan apresiasi atas penyampaian R-APBD 2026, namun tetap diperlukan penyempurnaan agar APBD benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen yang kuat, sehat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga kami menyampaikan beberapa catatan penting sebagai bahan penyempurnaan,” ujar Hasrat saat menyampaikan pandangan fraksi.
Pada poin pertama, F-AR menyoroti aspek pendapatan daerah. Fraksi ini mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan yang lebih progresif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Kami percaya potensi PAD masih sangat terbuka untuk ditingkatkan melalui digitalisasi perpajakan, penataan ulang basis retribusi, serta pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif,” jelas Hasrat.
Selanjutnya, pada sisi belanja daerah, F-AR menekankan pentingnya pemerataan alokasi belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, serta peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan hingga ke wilayah pedesaan.
Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi kunci utama dalam menekan kesenjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah Barito Utara.
Selain itu, F-AR juga meminta penjelasan lebih rinci terkait proyeksi pembiayaan daerah yang tercatat nol rupiah dalam R-APBD 2026.
“Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, kami memohon penjelasan mengenai proyeksi SILPA, pertimbangan tidak adanya penyertaan modal daerah, serta posisi kewajiban fiskal jangka panjang pemerintah daerah,” paparnya.
Hasrat menegaskan, seluruh masukan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjaga kesehatan fiskal daerah dan memastikan APBD 2026 benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap APBD 2026 dapat menjadi anggaran yang responsif, berkelanjutan, dan menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” pungkasnya.(Red)
