wajahborneo.com, Palangka Raya — Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, menekankan pentingnya perubahan arah pembangunan daerah pada 2026 agar lebih terukur, merata, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat hingga ke pelosok.
Menurut Hatid, selama ini pembangunan kerap terjebak pada pendekatan umum yang belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan. Padahal, masyarakat di wilayah pedalaman masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses layanan dasar.
“Tahun 2026 harus jadi momentum pembenahan. Program yang disusun harus benar-benar berbasis kondisi nyata, bukan sekadar perencanaan di atas kertas,” ujar Abdul, Kamis, 8 Januari 2026.
Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perlu didukung data akurat agar kebijakan yang dihasilkan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan anggaran juga bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Hafid mengingatkan, tantangan pembangunan di Kalimantan Tengah masih cukup kompleks, mulai dari kesenjangan antarwilayah, terbatasnya infrastruktur dasar, hingga belum meratanya pelayanan publik.
Pembangunan tidak bisa berjalan parsial. Sektor ekonomi, sosial, dan pelayanan publik harus diperkuat secara seimbang agar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Hafid juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur sebagai kunci membuka keterisolasian wilayah. Menurut dia, akses jalan, jembatan, dan fasilitas umum menjadi faktor utama dalam memperlancar mobilitas sekaligus menekan biaya distribusi barang.
“Kalau akses terbuka, ekonomi ikut bergerak. Itu yang harus dikejar, terutama di daerah yang selama ini sulit dijangkau,” katanya.
Selain infrastruktur, Hafid menekankan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keberlanjutan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
“Yang tidak kalah penting, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai perlu terus didorong. Abdul menyebut, sektor ini memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah,” paparnya. (din/red2)
