wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kallimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggara (TA) 2026 harus efisien, transparan, dan pro rakyat.
Demikian pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra, Helmi, dalam rapat paripurna DPRD Kalteng dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa, 15 Oktober 2025.
Dikatakan, pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp7,105 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp7,3 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp266 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto.
Menurutnya, rancangan anggaran tersebut harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan keberpihakan kepada rakyat, agar penggunaan dana publik benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra mendorong agar kebijakan anggaran diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga ketahanan lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi Kalteng juga diminta menjaga stabilitas fiskal dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Dalam hal belanja, Fraksi Gerindra menegaskan agar pemerintah daerah memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
“Belanja yang bersifat administratif atau seremonial perlu dikendalikan agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Helmi.
Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi Gerindra menyoroti perlunya pemerataan layanan di wilayah pedalaman, pesisir, dan perbatasan. Termasuk di dalamnya peningkatan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, serta program beasiswa bagi pelajar berprestasi.
Di sisi infrastruktur, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memastikan setiap proyek jalan dan jembatan provinsi direncanakan serta diawasi dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menutup pandangannya, Helmi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan APBD 2026. “Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan pelaporannya dapat diakses publik,” katanya. (din/red2)
