wajahb👁️rneo.com, Barito Utara— Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan berikutnya. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-II DPRD Barito Utara yang membahas pidato pengantar Bupati terkait RAPBD 2026, Jumat, 21 November 2025.
Pemandangan umum fraksi disampaikan oleh Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Suparjan Efendi. Dalam penyampaiannya, fraksi menyatakan dukungan terhadap pembahasan RAPBD 2026, namun disertai sejumlah catatan penting yang dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kami menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius,” ujar Suparjan Efendi.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak semata-mata bertumpu pada pajak dan retribusi, melainkan melalui optimalisasi aset daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta percepatan digitalisasi layanan publik.
“Kita sudah berada di era digital. Digitalisasi layanan akan memudahkan masyarakat mengakses layanan secara real time dan online. Tentu ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat langsung bagi warga Barito Utara,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar penyusunan RAPBD 2026 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2029, sehingga arah pembangunan daerah tetap realistis, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“APBD harus benar-benar untuk masyarakat, bukan hanya sekadar angka di atas kertas,” tegas Suparjan.
Dalam pandangannya, fraksi juga menyoroti kondisi infrastruktur daerah, khususnya jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. Pemerintah daerah didorong agar tetap mengalokasikan anggaran perbaikan bagi ruas jalan vital meskipun belum masuk skala prioritas utama, guna mencegah kerusakan yang lebih parah.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar alokasi anggaran lebih berpihak pada kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak, sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menanggapi adanya defisit anggaran sebesar 3,75 persen dalam RAPBD 2026, fraksi mengingatkan pentingnya pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan serta belanja daerah yang efisien dan tepat sasaran.
“Kami berharap setiap program benar-benar dijalankan, janji politik pemerintah dapat ditepati, dan APBD 2026 tidak hanya tersusun rapi di atas kertas, tetapi nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Barito Utara,” pungkas Suparjan Efendi. (Tio/red2)
