wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — DPRD Kalteng mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengevaluasi kinerja dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni PT Jamkrida Kalteng dan PT Banama Tingang Makmur.
Desakan kembali dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin yang menilai keduanya belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selama bertahun-tahun, dua BUMD tersebut tak menunjukkan perkembangan berarti. Dua lembaga BUMD itu, maaf, seperti hidup segan mati tak mau. Dibahas terus, tapi hasilnya tidak kelihatan,” ujar Muhajirin, Sabtu, 1 Noveember 2025.
Menurutnya, dari seluruh BUMD milik Pemprov, hanya PT Bank Kalteng yang konsisten memberikan pemasukan bagi daerah. Sementara itu, dua BUMD lain justru lebih banyak mengandalkan suntikan modal pemerintah.
“Penyertaan modal itu paling-paling hanya cukup untuk membayar gaji dan biaya operasional,” katanya.
Selain itu, dorongan evaluasi ini semakin menguat setelah adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, yang berdampak pada penyusunan APBD 2026.
Muhajirin menilai kondisi saat ini menuntut semua lembaga daerah bekerja lebih produktif.
“Dalam keadaan seperti ini, setiap lembaga daerah harus menjadi sumber pendapatan, bukan beban,” katanya.
Sebagai perbandingan, Muhajirin menyebut contoh dari daerah Murung Raya, di mana pemerintah kabupaten memberikan perhatian besar terhadap badan usaha yang mampu menghasilkan PAD.
“Harusnya di provinsi juga bisa begitu,” ujarnya.
Dijelaskannya, ketidakmaksimalan BUMD bukan sekadar persoalan manajemen, melainkan juga kurangnya komitmen dalam mengembangkan potensi usaha.
“BUMD seharusnya menjadi instrumen strategis, bukan sekadar lembaga formalitas,” katanya.
Karena itu, ia meminta Pemprov untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur, tata kelola, hingga arah bisnis dua BUMD tersebut. Menurutnya, perubahan hanya akan terjadi jika ada keberanian untuk memperbaiki. (din/red2)
