Kepala Desa Aktif Tusuk Belawan Terlibat Korupsi, Kerugian Negara Capai Rp 875 Juta

Kajari Seruyan Denny Iswanto, saat memimpin press release terkait kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa aktif Tusuk Belawan, Rabu, 18 November 2026. Foto/Said M. Dandi/wajahborneo.com

wajahborneo.com, Seruyan — Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan berhasil mengungkap kasus korupsi APBdes yang terjadi di Desa Tusuk Belawan Kecamatan Seruyan Hulu. Adapun modus yang digunakan yakni Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran (TA) 2022 sampai dengan TA 2023 tidak dilakukan berdasarkan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel, tidak melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tusuk Belawan, Rabu, 18 November 2026.

‎Kajari Seruyan, Denny Iswanto mengatakan, korupsi yang terjadi di Desa Tusuk Belawan dilakukan oleh Kepala Desa yang masih aktif menjabat berinisial YM. Korupsi tersebut berlangsung dari tahun 2022 hingga 2023 di Pemerintah Desa Tusuk Belawan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

‎‎”Kasus korupsi dana desa ini terjadi Tahun 2022 sampai dengan 2023 pada Pemerintah Desa Tusuk Belawan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalteng. Desa Tusuk Belawan menerima Anggaran APBdes TA 2022 sebesar Rp1,492 miliar,” ujarnya.

‎Dia menambahkan, pada APBdes 2023 diterima sebesar Rp1,994 miliar yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH), dan Pendapatan Lain-lain.

‎‎Denny mengutarakan, YM melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan Keuangan Desa Tusuk Belawan TA 2022 hingga TA 2023. Dalam kegiatan Pembangunan/Pekerjaan fisik, Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 hingga TA 2023 tidak dilakukan berdasarkan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel, tidak melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tusuk Belawan, serta tidak ada pertanggungjawaban pendukung yang lengkap dan sah.

‎”Dalam kegiatan tersebut terdapat ketidaksesuaian antara permintaan pembayaran yang telah dicairkan dengan realisasi pelaksanaan di lapangan dan pada saat perubahan APBDes tidak dilaksanakan musyawarah desa maupun musyawarah desa khusus,” jelasnya.

‎Dia menjelaskan, setelah Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan melakukan Audit PKKN dalam TA 2022 hingga TA 2023 menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp875.077 juta.

‎‎”Penuntut Umum melakukan penahanan 20 hari ke depan terhadap YM di Lapas Kelas II A Palangkaraya,” jelasnya.


  • Kontributor : Said Muhamad Dandi
  • Editor           : Bam Hermanto

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
Share via
Copy link