wajahborneo.com, Palangka Raya — Ketimpangan pembangunan infrastruktur di sejumlah desa terpencil Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya tertangani. Warga di pelosok masih kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jalur ekonomi.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Asdy Narang, Selasa, 14 Juli 2026 mengatakan, pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur yang layak semestinya tidak memandang lokasi geografis, termasuk bagi warga yang bermukim di wilayah sulit dijangkau.
“Aspek pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil juga memiliki hak yang sama, untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak dan memadai,” ujarnya.
Politisi Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut memaparkan, minimnya akses jalan dan fasilitas dasar di desa-desa terisolasi bukan sekadar menghambat mobilitas warga sehari-hari, melainkan turut berdampak pada rendahnya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus melemahkan potensi ekonomi masyarakat setempat.
Asdy mendorong pemerintah untuk lebih responsif dalam menampung masukan warga, baik yang disuarakan lewat forum musyawarah maupun temuan langsung di lapangan.
Menurutnya, pemahaman yang utuh terhadap kebutuhan riil masyarakat akan membuat program pembangunan yang dirancang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus peka terhadap aspirasi masyarakat. Kondisi desa-desa yang terisolasi dari infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya, harus menjadi perhatian serius, agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” ujarnya.
“Kami berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi nyata, melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal, dan kesejahteraan warga di desa-desa terpencil semakin meningkat,” paparnya. (din/red2)
