wajahb👁️rneo.com, Barito Utara – Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, menyarankan agar hanya aparat TNI dan Polri yang dilibatkan dalam pengamanan, tanpa campur tangan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Ardianto menilai pelibatan ormas justru berpotensi menimbulkan ketegangan atau persepsi keberpihakan yang dapat mengganggu kelancaran proses demokrasi.
“Pengamanan PSU harus dilakukan oleh pihak yang punya kewenangan dan pengalaman. Kita perlu menjauhkan proses ini dari unsur-unsur yang bisa menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Ardianto, Selasa, 4 Maret 2025.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, keberadaan TNI dan Polri sebagai institusi resmi negara sudah cukup untuk menjamin keamanan pelaksanaan PSU di dua TPS, yakni TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken.
Ardianto mengajak semua pihak untuk menjadikan PSU sebagai ruang demokrasi yang damai, jujur, dan berintegritas, serta tidak dikotori oleh kepentingan sempit.
“Saya imbau seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (tio/red2)
