WAJAHBORNEO.com, Seruyan – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menginginkan dalam pengelolaan keuangan daerah lebih transparan.
“Kedepan kami harapkan kepada Pemda untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga kami di DPRD bisa memberikan masukan dan saran yang lebih komprehensif,” katanya Wakil Ketua Pansus DPRD Seruyan Arrahman.
Arrahman mencontohkan, pengelolaan dana beasiswa yang dialokasikan dari APBD sebesar Rp8 miliar tidak terserap secara maksimal, karena kurang transparan sehingga DPRD tidak bisa melakukan pengawasan.
“Berdasarkan laporan yang disampaikan BKAD, dari anggaran yang tersedia itu masih ada sekitar Rp3,4 miliar yang tidak direalisasikan dan kita juga tidak tahu anggaran itu dialihkan untuk apa,” katanya.
Arrahman menambahkan, Pansus juga mengkritisi pembahasan Raperda LPj APBD Seruyan Tahun Anggaran 2020, Pasalnya, dalam laporan eksekutif pendanaan tahun 2020 mengalami defisit sementara masih ada silpa dari beberapa item anggaran yang tidak terealisasi 100 persen.
“Kedepan kami harapkan agar eksekutif memperhatikan masalah-masalah tersebut dan mengedepankan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” paparnya.
