wajahb👁️rneo.com, Barito Utara— DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun 2025 dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Kamis 20 November 2025.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini tersebut dihadiri Bupati Barito Utara Shalahuddin, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta para kepala perangkat daerah.
Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini menegaskan, rapat paripurna ini menjadi tahapan penting dalam proses penganggaran daerah yang harus dijalankan secara akuntabel dan transparan.
“Paripurna hari ini merupakan pintu awal pembahasan APBD 2026. DPRD memiliki tanggung jawab memastikan anggaran yang disusun benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Barito Utara,” ujar Hj. Mery Rukaini saat membuka sidang.
Sementara itu, Bupati Barito Utara Shalahuddin dalam pidato pengantarnya menyampaikan, Raperda APBD 2026 disusun berpedoman pada RPJMD serta diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Ia memaparkan, pendapatan daerah dalam Raperda APBD 2026 direncanakan sebesar Rp3,138 triliun, dengan belanja daerah sebesar Rp3,256 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sekitar Rp117,7 miliar.
“Postur APBD ini kami susun secara hati-hati dan terukur agar program pembangunan tetap berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Shalahuddin.
Menanggapi hal tersebut, pimpinan DPRD menegaskan bahwa seluruh fraksi akan mencermati secara mendalam asumsi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah, termasuk defisit anggaran yang diusulkan.
“Kami akan menelaah setiap program dan alokasi anggaran secara komprehensif, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan kehati-hatian,” tegas Ketua DPRD.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Raperda APBD 2026 secara simbolis dari Bupati Barito Utara kepada Ketua DPRD, sebagai tanda dimulainya pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif.
“Harapan kami, pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” pungkasnya. (Red)
