ωajàhßörneo.cóm, Barito Utara — Untuk memastikan setiap program pelatihan dan diklet pegawai berjalan tepat sasaran serta sesuai kebutuhan jabatan di setiap dinas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara mulai memetakan Rencana Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah (RPK-JMD) bagi aparatur sipil negara (ASN) melibatkan BPSDMD Kementerian Dalam Negeri.
Langkah ini dirancang untuk membenahi sistem pemetaan SDM birokrasi agar kualitas pelayanan publik masyarakat semakin efisien dan profesional.
Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menilai penyusunan RPK-JMD merupakan jawaban atas perlunya reformasi sistem kerja pegawai daerah.
“Pemetaan kualifikasi menjadi prasyarat penting sebelum alokasi anggaran pelatihan dikucurkan. Dokumen ini instrumen penting agar pengembangan kapasitas aparatur tepat sasaran,” katanya, Senin, 3 Agustus 2026.
Patih menegaskan, penyusunan peta jalan kompetensi jangan sekadar menjadi rutinitas laporan administrasi di atas kertas. Hasil pemetaan harus diimplementasikan secara konsisten sebagai acuan mutasi, promosi, dan diklat pegawai secara berkelanjutan.
“Jangan hanya jadi pajangan formalitas administrasi. Pemetaan ini harus benar-benar digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai,” ujarnya.
Patih menambahkan, pendampingan dari Kemendagri menjadi momentum bagi setiap perangkat daerah untuk menginventarisasi celah kompetensi di internal organisasi masing-masing.
“Birokrasi yang diisi pegawai kompeten akan mendongkrak mutu pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah,” tegasnya. (tio/bam/red2)
