wajahborneo.com, Barito Utara — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menanggapi maraknya fenomena sosial yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Adapun permasalahan penyalahgunaan narkotika, tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda, hingga kasus kekerasan di wilayah setempat menjadi urgensi yang harus segera diatasi.
“Fenomena dan anomali sosial yang terjadi saat ini, dengan tingginya penyalahgunaan narkoba, meningkatnya angka perceraian, hingga kasus kekerasan yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah, menjadi tantangan bersama yang harus segera ditangani dengan tindakan nyata dan terukur,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara, Rayadi, Rabu, 3 Juni 2026.
Rayadi menambahkan, penanggulangan masalah sosial tersebut membutuhkan sinergi yang kuat seluruh pemangku kepentingan. Perangkat daerah diminta berkolaborasi aktif dalam menentukan langkah penanganan yang terukur sesuai kewenangan masing-masing. Upaya konkret di lapangan sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman di lingkungan masyarakat.
Dia menegaskan, struktural Bakesbangpol memiliki batasan dalam mengeksekusi penanganan langsung di lapangan. Lembaga ini bergerak dalam urusan pemerintahan umum yang merupakan perpanjangan tangan kewenangan pusat di daerah, serta berfungsi sebagai penunjang jalannya roda pemerintahan. Untuk itu, institusi teknis yang membidangi urusan wajib dan pilihan didorong untuk menjadi garda terdepan dalam aksi operasional.
“Kami mendorong perangkat daerah yang memiliki kewenangan langsung pada urusan wajib dan pilihan untuk melakukan penanganan langsung di lapangan. Kesbangpol Barito Utara berperan memberikan dukungan, penguatan wawasan kebangsaan, serta memastikan setiap program tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal,” ujarnya.
Rayadi menyebut, Kesbangpol Barito Utara tidak mempermasalahkan keterbatasan anggaran yang terjadi saat ini. Tentunya APBD harus memenuhi kebutuhan masyarakat melalui urusan wajib dan pilihan. Dalam hakikatnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat juga merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila.
“Kami melihat pembumian Pancasila saat ini lebih efektif dilakukan melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar melalui pola penataran seperti masa lalu yang rentan dipersepsikan sebagai doktrinasi. Yang terpenting, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat hadir dalam kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. (bar/red3)
