Rapat paripurna tersebut kembali dipimpin Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, dan dari eksekutif dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, 14 anggota DPRD Seruyan, kepala perangkat daerah, SOPD dan FKPD.
Dalam sambutan Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, yang dibacakan Bahrun Abbas, dua draf Raperda Kabupaten Seruyan yang diajukan tersebut diantaranya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dia menuturkan, pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta memegang peranan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan keberhasilan pembangunan daerah.Penyelenggaraan pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
”Kita perlu memberikan kepastian hukum mengenai pembagian peran, tanggung jawab, satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya agar terencana, terpadu, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Selain itu, Abbas menambahkan, terkait dengan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi penataan perangkat daerah dan penghitungan nilai variabel urusan pemerintahan, terdapat sejumlah perangkat daerah yang perlu disesuaikan, baik melalui penggabungan urusan pemerintahan maupun penyesuaian tipologi organisasi.
Dia menjelaskan, sejumlah perangkat daerah yang akan dilakukan penggabungan diantaranya, Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, urusan ketahanan pangan dan perikanan, serta penataan kelembagaan sektor pertanian melalui pembentukan dinas terkait.
”Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, memperjelas tugas dan fungsi, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya aparatur dan anggaran daerah,” paparnya.
- Kontributor : Said Muhamad Dandi
- Editor : Bam Hermanto
