Wujudkan Pemerataan Layanan Kesehatan, Legislator Seruyan Ingatkan Alokasi Anggaran Kesehatan Harus Diawasi Bersama

Anggota DPRD Seruyan, H. Bambang Yantoko (kiri) saat menyerahkan piagam penghargaan kepada Puskesmas berprestasi, Senin, 16 November 2026. Foto/Said M. Dandi/wajahborneo.com

wajahborneo.com, Seruyan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi alokasi anggaran sektor kesehatan, guna mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah pelosok di Kabupaten Seruyan.

‎Anggota DPRD Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 merupakan momentum untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tentunya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus tercermin nyata dalam akses pelayanan kesehatan yang merata.

‎”Dari mulai kota sampai ujung, ini berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan,” katanya, Senin, 16 November 2026.

‎Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah desa yang belum memiliki pos kesehatan desa (posko) serta kekurangan tenaga kesehatan (nakes). Salah satu wilayah yang mendapat sorotan khusus adalah daerah terpencil seperti Suling Tambun yang hingga kini masih belum memiliki dokter tetap.

‎Bambang menambahkan, pihaknya memastikan persoalan tersebut sudah dikomunikasikan secara bertahap dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan. Dengan harapan dalam waktu dekat seluruh desa dapat segera terpenuhi fasilitas dan nakesnya.

‎”Padahal, apabila itu nakesnya kurang terpenuhi, kan enggak akan bisa terwujud itu [tujuan menyehatkan masyarakat]. Karena di HKN ini akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan agar terwujud keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal,” ujarnya.

‎Dia menuturkan, sebagai langkah konkret dalam menangani masalah kesehatan, legislatif siap mendorong penganggaran guna menggalakkan Puskesmas serta memperbaiki fasilitas posko kesehatan yang masih kurang layak.

‎Selain itu, legislator mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap sarana penunjang yang telah disalurkan, termasuk bantuan 12 unit kendaraan operasional. Pihaknya berpesan agar bantuan tersebut dimanfaatkan secara maksimal sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

‎”Jangan sampai nanti diberikan kendaraan, digunakan untuk yang lain. Nah, ini nanti jangan sampai, ya. Kita sama-sama mengawasilah nanti, ada 12 unit tadi kan yang diberikan untuk operasional dan sebagainya,” tegasnya.


  • Kontributor : Said Muhamad Dandi
  • Editor           : Bam Hermanto

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

error: Content is protected !!
Exit mobile version