wajahborneo.com, Palangka Raya – Memperkuat koordinasi lintas sektoral menuju target Zero Accident dan Zero Fatality di Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalteng menghadiri Rapat Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Daerah Kalteng Tahun 2026 di Graha Bhayangkara Polda Kalteng, Rabu, 13 Mei 2026.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran mengatakan, Kalteng sebagai provinsi terluas di Indonesia memiliki berbagai tantangan dalam pengelolaan transportasi dan keselamatan jalan. Adapun faktor yang dihadapi diantaranya, luas wilayah, tingginya investasi sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, serta meningkatnya mobilitas masyarakat mendorong kenaikan arus lalu lintas di berbagai koridor jalan.
“Peningkatan aktivitas transportasi harus diimbangi dengan sistem keselamatan yang kuat. Keselamatan lalu lintas jangan dipandang sebagai urusan sektoral semata, melainkan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti juga Kepala Pusat Studi Ilmu Kepolisian Komjen Pol. Krisnanda Dwilaksana, Kasatgas Pusat Studi Ilmu Kepolisian Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo, Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Linae Victoria Aden, kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, para Kasat Lantas dan Kanit Kamsel Polres se-Kalteng, serta unsur dunia usaha dan mitra transportasi di Kalteng.
Dia menjelaskan, berdasarkan data nasional sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 158 ribu kasus kecelakaan lalu lintas dengan 24 ribu korban meninggal dunia atau rata-rata tiga orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan raya. Sementara Kalteng pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.104 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan sekitar 25 persen korban meninggal dunia.
Agustiar meminta, seluruh pemangku kepentingan memetakan dengan detail berbagai persoalan lalu lintas, seperti titik rawan kecelakaan, kawasan dengan tingkat pelanggaran tinggi, ruas jalan rusak dan minim penerangan, serta kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), hingga akses penanganan pasca kecelakaan.
“Diperlukan sinergi nyata antara pemerintah daerah, kepolisian, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat luas untuk membangun budaya tertib berlalu lintas yang lebih kuat,” ujarnya.
Dia mengajak, seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan edukasi keselamatan berlalu lintas, memperkuat penegakan hukum, memperbaiki infrastruktur keselamatan jalan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan lalu lintas.
“Saya berharap forum ini mampu melahirkan solusi konkret dan sistem transportasi berkeselamatan, mulai dari jalan aman, kendaraan layak, pengguna jalan tertib, hingga penanganan pascakecelakaan yang cepat dan optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan menyampaikan, tingginya angka kecelakaan lalu lintas menjadi persoalan serius yang membutuhkan langkah penanganan komprehensif dan berkelanjutan. Dia menegaskan kecelakaan lalu lintas tidak dapat dianggap sebagai hal biasa, karena berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat dan produktivitas daerah.
“Keselamatan berlalu lintas menjadi perhatian kita semua. Kami ingin membangun sistem yang lebih terintegrasi, termasuk pemanfaatan teknologi menuju pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya. (din/red2)
