wajahborneo.com, Palangka Raya — Distribusi pupuk bersubsidi di Kalimantan Tengah didesak untuk diawasi lebih ketat menyusul terbongkarnya kasus dugaan penyalahgunaan di Kotawaringin Timur. Pengawasan yang longgar membuka celah bagi oknum untuk meraup untung pribadi dengan menjual pupuk subsidi ke pihak lain dengan harga di atas ketentuan, sehingga petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru dirugikan.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, Kamis, 23 Juli 2026 menyatakan pupuk bersubsidi menjadi salah satu penopang utama produktivitas pertanian di daerah. Karena itu, kata dia, ketersediaan pupuk bagi petani yang berhak harus benar-benar dijaga agar tidak sulit diakses saat dibutuhkan.
“Semua pihak harus saling mengawasi, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dengan begitu, ketika petani membutuhkan pupuk, barangnya tersedia dan tidak sulit diperoleh,” katanya.
Sutik menilai tanggung jawab pengawasan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah harus memastikan keterlibatan aparat penegak hukum, kelompok tani, hingga masyarakat di tingkat desa agar celah penyelewengan dapat ditutup lebih rapat.
“Kasus di Kotawaringin Timur, menjadi contoh nyata bagaimana lemahnya pengawasan bisa dimanfaatkan pihak tertentu. Praktik semacam itu berpotensi mengganggu upaya menjaga ketahanan pangan daerah jika dibiarkan berulang,” ujarnya.
“Syukurnya sudah ada pelaku yang diamankan. Itu menunjukkan pengawasan masyarakat memiliki peran besar sehingga penyelewengan pupuk bersubsidi bisa terungkap,” sambungnya
Selain itu, Sutik juga meminta pemerintah daerah lebih gencar memberikan sosialisasi kepada petani, kelompok tani, serta kios penyalur mengenai mekanisme resmi penyaluran pupuk bersubsidi. Langkah ini penting agar tidak ada lagi kebingungan di tingkat lapangan yang berpotensi dimanfaatkan oknum.
Sutik berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat terus dijalin agar distribusi pupuk bersubsidi di Kalteng berjalan transparan dan tepat sasaran, sekaligus menopang produktivitas pertanian serta ketahanan pangan di daerah tersebut. (din/red2)
