wajahborneo.com, Palangka Raya — Minimnya kualitas perencanaan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi evaluasi di balik besarnya sisa anggaran daerah yang tidak terserap sepanjang tahun berjalan. Kondisi tersebut berimbas dengan pembangunan sekaligus memperlambat perputaran ekonomi di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, Rabu, 22 Juli 2026 mengatakan, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak melulu bisa dibaca sebagai prestasi pengelolaan keuangan. Justru sebaliknya, angka yang terlalu tinggi bisa menjadi indikasi banyak program pembangunan yang mandek di tengah jalan.
“Di satu sisi, semakin besar SiLPA bisa dianggap baik karena menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi kalau terlalu besar juga tidak baik karena berarti ada uang yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujar Sudarsono.
Sudarsono menambahkan, dana yang tersimpan dan tidak terserap otomatis kehilangan fungsinya untuk mendorong roda perekonomian daerah. Padahal, anggaran tersebut semestinya bergerak membiayai berbagai program pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dia menilai ada sejumlah faktor yang lazim memicu tingginya SiLPA, mulai dari penyesuaian kebijakan di tingkat daerah, kendala teknis di lapangan, hingga perubahan aturan dari pemerintah pusat yang turut memengaruhi jadwal pencairan maupun pelaksanaan program.
“Jika anggaran tidak digunakan, efek dominonya kepada masyarakat juga tidak ada, karena dana tersebut tidak berputar dalam kegiatan pembangunan. Jadi, memang ada SiLPA karena efisiensi, tetapi ada juga yang terjadi akibat penyesuaian aturan dari pemerintah pusat,” katanya.
Untuk itu, Sudarsono meminta seluruh perangkat daerah, terutama jajaran Pemprov Kalteng, membenahi perencanaan dan mempercepat eksekusi program sejak awal tahun anggaran berjalan. Agar potensi anggaran menumpuk di akhir tahun bisa ditekan sedini mungkin.
“Evaluasi rutin terhadap program-program dengan realisasi rendah, dengan pengawasan yang konsisten, penggunaan APBD diharapkan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kalteng,” tuturnya. (din/red2)
