wajahborneo.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat langkah pengendalian inflasi menyusul Kalteng yang saat ini berada di peringkat ketiga inflasi tertinggi di Indonesia. Hal tersebut akan berdampak terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Palangka Raya, dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat, 5 Juni 2026.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, mengatakan tingginya inflasi daerah menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Dia menambahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng mencatat inflasi per Mei 2026 sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month) dan 4,56 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan harga beras salah satu faktor utama yang mendorong naiknya inflasi, selain dari meningkatnya biaya transportasi dan penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Data BPS juga menunjukkan Kota Palangka Raya tercatat inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, diikuti Kabupaten Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen. Sementara Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen. Kondisi ini menjadi dasar bagi Pemprov Kalteng memperkuat koordinasi dan langkah pengendalian inflasi di seluruh Kabupaten.
“Berdasarkan data terbaru dan informasi yang kami terima, Kalteng saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran berharap seluruh pihak memperkuat kolaborasi dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing guna menekan inflasi,” ujarnya.
Linae menjelaskan, rapat tersebut merupakan forum evaluasi bersama untuk mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab kenaikan inflasi sekaligus merumuskan langkah konkret yang dapat dilaksanakan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Inflasi tinggi berdampak terhadap daya beli masyarakat dan memengaruhi stabilitas kebutuhan pokok. Untuk itu, kita harus mengidentifikasi komoditas penyumbang utama inflasi dan menyusun langkah-langkah efektif untuk mengendalikannya,” katanya.
Dia mengutarakan, berdasarkan informasi terakhir, beras salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi. Untuk itu, Pemprov Kalteng sudah berkoordinasi dengan Bulog guna memastikan ketersediaan stok pangan, termasuk mendukung program bantuan pangan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
“Dari hasil koordinasi dengan Bulog, stok beras saat ini dalam kondisi aman, bahkan melebihi kebutuhan yang ada. Namun demikian, distribusi dan pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat,” katanya.
Linae menakankan, seluruh perangkat daerah, Bank Indonesia, Bulog, BPS, Kejaksaan, dan instansi terkait untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kelancaran distribusi barang, memastikan ketersediaan pasokan, serta melaksanakan operasi pasar apabila diperlukan.
“Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah-langkah konkret yang bisa segera dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala. Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” paparnya. (din/red2)
