wajahborneo.com, Seruyan – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Seruyan dr Bahrun Abbas menyampaikan jawaban Bupati Seruyan terhadap pemandangan fraksi – fraksi DPRD Seruyan terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di Aula Paripurna DPRD Seruyan, Rabu, 1 Juli 2026.
Paripurna tersebut kembali dipimpin Wakil Ketua I DPRD Seruyan Harsandi, diikuti Wakil Ketua II DPRD Seruyan Muhtadin, 13 anggota DPRD Seruyan, kepala perangkat daerah, SOPD dan FKPD.
Bahrun Abbas mengatakan, sebelumnya fraksi DPRD Seruyan sudah menyampaikan pemandangan umumnya terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Kini pemerintah daerah (Pemda) akan menanggapi hasil pemandangan yang sudah disampaikan sebelumnya. Terhadap Fraksi Gerakan Indonesia Raya Adil Sejahtera (Gerinda PKS), Pemda menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan terhadap penyusunan dan penyampaian Raperda tersebut. Hal ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amanat undang-undang dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami sependapat capaian kinerja keuangan harus diukur secara nyata dari kualitas hasil, manfaat, serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dijelaskan Abbas, Pemda berkomitmen mengoptimalkan kinerja PAD melalui penggalian potensi sumber pendapatan baru yang sah secara berkelanjutan. Langkah tersebut difokuskan pada sektor-sektor unggulan daerah, khususnya sektor perkebunan, pertambangan, perhutanan, serta sektor potensial lainnya yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami juga mengapresiasi dukungan dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi PAN Hanura, serta Fraksi Keadilan Demokrasi Pembangunan Nasional (Kepedean) atas sejumlah catatan dan masukan untuk menyempurnakan Raperda ini,” katanya.
Dia menambahkan, Pemda sepakat struktur belanja daerah harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pemda terus berupaya mengarahkan instrumen belanja pada program-program penunjang pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, akses jaminan kesehatan, konektivitas infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal.
“Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi dari BPK-RI secara serius. Penyelesaian tersebut menjadi prioritas utama guna memperbaiki tata kelola keuangan dan pengelolaan aset daerah, sekaligus mencegah terjadinya temuan berulang pada tahun-tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.
Abbas menjelaskan, dalam rangka memperkuat transparansi, Pemda juga telah mengoptimalkan peran Inspektorat selaku pengawas internal. Serta berkomitmen menyempurnakan kualitas perencanaan berbasis kinerja serta memaksimalkan pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi, seperti SIPD-RI, untuk menjamin efisiensi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. (dan/red3)
