WAJAHBORNEO.com, Seruyan – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seruyan, Djainuddin Noor mengakui adanya kelemahan pada jajaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan.
Hal ini berkaitan dengan pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Zuli Eko Prasetyo yang menyoroti jawaban dari sejumlah OPD terkait pokir DPRD yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten beberapa waktu lalu. Di mana, sejumlah OPD diinformasikan tidak menerima pokir DPRD karena beralasan tidak ada anggaran yang tersedia.
“Mungkin ini hanya kelemahan dari OPD yang ada pada kami. Memang benar yang disampaikan oleh Ketua DPRD, bahwa pokir itu memang wajib dan seyogyanya harus ada,” kata Sekda Djainuddin Noor, Rabu, 26 April 2023.
Ia menjelaskan, selain kelemahan tersebut, ada kemungkinan juga pada saat pelaksanaan Musrenbang itu tidak dihadiri secara langsung oleh kepala dinasnya sehingga informasi yang diterima tidak tersambung dengan baik.
Padahal menurutnya, pokir yang disampaikan oleh DPRD Seruyan harus ditampung oleh pemerintah daerah untuk kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Dan keputusan akhir, itu juga ada pada DPRD dan TAPD. Kalau tidak ada proses pembahasan di Banggar dan lebih detailnya lagi di mitra kerja, itukan tidak bisa. Hanya saja mungkin, itulah saya akui kelemahan OPD kami. Insyaallah nanti akan saya perbaiki dan sampaikan kepada jajaran OPD,” pungkasnya.
