Sekolah Rakyat Tingkat Provinsi di Kalteng Ditarget Tampung 3.000 Siswa

Kadisdik Kalteng M. Reza Prabowo bersama Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin meninjau MPLS Sekolah Rakyat di Jalan Tjilik Riwut Km 39, Kelurahan Tangkiling, Kota Palangka Raya, Selasa, 14 Juli 2026. Foto/Ist

wajahborneo.com, Palangka Raya  — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi berkapasitas sekitar 3.000 siswa.

Rencana ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, M. Reza Prabowo, di sela Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 di kawasan Kilometer (Km) 39, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Selasa, 14 Juli 2026.

Reza mengatakan, sekolah berasrama gratis ini merupakan program prioritas presiden yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk mempercepat realisasinya, Gubernur Kalteng telah menggelar audiensi dengan Menteri Sosial dan mengusulkan lokasi pembangunan, sementara keputusan akhir kini tinggal menunggu proses dari pemerintah pusat.

“Kemarin Pak Gubernur sudah langsung audiensi dengan Bapak Menteri Sosial. Bahkan Bapak Menteri Sosial juga langsung datang ke Kalteng bersama-sama dengan Pak Gubernur untuk mendiskusikan program ini,” kata Reza.

Menurut Reza, jika Sekolah Rakyat yang dikelola pemerintah kabupaten hanya menampung sekitar 1.080 siswa, maka Sekolah Rakyat tingkat provinsi dirancang mampu menampung sekitar 3.000 peserta didik. Perbedaan skala ini, kata dia, sejalan dengan upaya memperluas jangkauan layanan pendidikan gratis di Kalimantan Tengah.

“Kalau kuota yang dikelola kabupaten sekitar 1.080 siswa, maka Sekolah Rakyat tingkat provinsi diperkirakan bisa menampung sekitar 3.000 siswa. Jadi kapasitasnya jauh lebih besar,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh fasilitas dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat diberikan tanpa biaya kepada peserta didik.

“Program ini gratis. Itu merupakan program Bapak Presiden sehingga masyarakat tidak dipungut biaya,” tegas Reza.

Reza menyebutkan pemerintah daerah telah mengusulkan lahan untuk Sekolah Rakyat tingkat provinsi, namun penetapan resminya masih menunggu keputusan pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.

Saat ini tercatat empat calon lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah yang sedang diproses. Dua di antaranya, yakni di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, sudah menjalani peninjauan lapangan sebagai bagian dari tahapan verifikasi.

“Untuk Kalimantan Tengah saat ini ada empat calon lokasi. Dua di antaranya hari ini sudah dilakukan peninjauan lapangan, yakni di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Selanjutnya, program akan terus berproses sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat,” paparnya. (din/red2)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

copyright@wajahborneo.com

error: Content is protected !!
Exit mobile version