wajahborneo.com, Palangka Raya — Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tahun ini bukan berarti pelayanan kepada masyarakat ikut dipangkas. Alokasi belanja daerah dalam APBD 2026 tetap dituntut menyasar program-program yang memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga, di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi hampir semua daerah, termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng).
Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering. Politisi PDIP itu menyoroti penyusunan APBD 2026 yang tidak bisa lepas dari acuan kebijakan nasional yang telah digariskan pemerintah pusat, terutama menyangkut optimalisasi dana transfer dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai tumpuan pembiayaan pembangunan.
“APBD 2026 mengikuti pola pedoman-pedoman dari pusat secara nasional. Kita memahami bahwa kondisi anggaran saat ini mengharuskan pemerintah daerah benar-benar memaksimalkan setiap sumber pendapatan yang ada,” katanya.
Freddy menuturkan, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut kejelian dalam menyusun alokasi anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan, kata dia, harus benar-benar terukur manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan pos belanja rutin.
“Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang ada. APBD itu sedapat mungkin mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Freddy mengingatkan pentingnya kolaborasi yang erat antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan skala prioritas pembangunan. Sinergi tersebut, menurutnya, menjadi kunci agar kebijakan anggaran tidak berhenti di atas kertas.
“Sehingga kebijakan anggaran yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” paparnya. (din/red2)
