wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menyusun target pendapatan daerah. Proyeksi pendapatan yang tidak realistis bisa berdampak serius terhadap stabilitas keuangan daerah.
Demikian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan sejumlah catatan penting terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalteng, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dalam rancangan APBD 2026, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun lebih, sedangkan Belanja Daerah mencapai Rp7,3 triliun lebih. Dengan demikian, terjadi defisit sekitar Rp226 miliar lebih, yang rencananya akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp266 miliar lebih.
Juru Bicara Fraksi PKB, Pipit Setyorini mengatakan Fraksi meminta agar proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun secara realistis dan konservatif, menghindari over estimasi yang berisiko menyebabkan pembiayaan defisit tinggi.t.
Fraksi PKB juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat strategi optimalisasi sumber pendapatan yang potensial, seperti pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset milik daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kontribusi PAD dalam menopang pembangunan daerah.
Fraksi PKB menilai, peningkatan pendapatan daerah harus dibarengi dengan alokasi belanja yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, mereka meminta agar fokus belanja diarahkan ke sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, air bersih, sanitasi, dan program pengentasan kemiskinan.
“Belanja tidak langsung yang berkaitan dengan birokrasi perlu ditinjau kembali efisiensinya agar proporsi antara belanja langsung dan tidak langsung tetap seimbang,” katanya
Selain efisiensi, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal ini diperlukan agar program pembangunan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan di lapangan.
Pipit juga mengingatkan agar aspek keberlanjutan program diperhatikan secara serius. Banyak program strategis yang tidak berlanjut karena keterbatasan anggaran di tahun berikutnya, sehingga manfaatnya bagi masyarakat menjadi tidak maksimal. (din/red2)
