WAJAHBORNEO.com, Seruyan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Bejo Riyanto meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melibatkan lembaga legislatif dalam setiap penyelesaian setiap konflik antara masyarakat dengan perusahaan.
“Kami minta agar pemkab bisa melibatkan kami jika ada suatu permasalahan seperti halnya jika ada sengketa dengan pihak ketiga. Supaya kita bisa sama-sama dan berkolaborasi untuk mencari jalan keluarnya,” kata Anggota DPRD Seruyan, Bejo Riyanto, Kamis, 24 Juni 2021.
Bejo menambahkan, persoalan dengan PBS juga menjadi salah satu perhatian pihaknya pada saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seruyan Tahun Anggaran 2020.
“Selama ini DPRD Seruyan jarang sekali dilibatkan jika Pemkab Seruyan mempunyai suatu permasalahan ataupun sengketa-sengketa masyarakat dengan pihak ketiga di lapangan yang harus diselesaikan,” katanya.
“Jika ada sinergitas antara lembaga legislatif dengan eksekutif, maka upaya mencari jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih mudah,” ujarnya.
“Seperti halnya dalam menindak lanjuti masalah LHP BPK itu, pada saat pembahasan ini melibatkan DPRD. Tapi dalam prosesnya bila terjadi permasalahan kita tidak dilibatkan, sehingga kadang-kadang kami tidak tahu. Kami berharap ada komunikasi yang terjalin baik antara eksekutif dan legislatif ke depannya,” katanya.
Politisi PAN tersebut meyakini jika ada konflik yang diselesaikan dengan bersama-sama oleh eksekutif maupun legislatif maka akan berdampak baik terhadap upaya menyelesaikannya.
Dijelaskan Bejo, selain melibatkan pihak legislatif, instansi lain seperti TNI, Polri serta Kejaksaan juga harus dilibatkan agar permasalahan tersebut benar-benar diatasi dengan asas keadilan.
