wajahborneo.com, Seruyan — Mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik (Kominfo) dan Persandian Kabupaten Seruyan, dr. Reson Rusdianto tidak terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran (TA) 2024 dan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah aktif per 1 November 2026.
”Saya dinyatakan bebas melalui putusan Pengadilan Tipikor Palangka Raya dan upaya kasasi penuntut umum sudah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Bagi saya ini merupakan kepastian hukum yang sangat berarti,” ujar dr. Reson Rusdianto, Kamis, 19 November 2026.
Reson mengatakan, istilah bebas murni yang dikenal masyarakat merujuk pada putusan bebas (vrijspraak), yaitu saat pengadilan menyatakan kesalahan terdakwa atas dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas sudah berkekuatan hukum tetap membawa makna penting bagi pemulihan hak seseorang.
”Bagi saya, putusan ini bukan sekadar berakhirnya sebuah perkara. Ini adalah perjalanan panjang tentang kesabaran, kepercayaan kepada hukum, dan keyakinan kebenaran harus diperjuangkan melalui jalan yang benar,” katanya.
Dia menuturkan, terkait pemulihan hak dan kedudukan sebagai ASN di Kabupaten Seruyan. Saat ini kedudukan sebagai ASN sudah diaktifkan kembali terhitung mulai 1 November 2026. Namun, masih terdapat persoalan mengenai kepastian kedudukan jabatan definitif yang sebelumnya diemban sebagai Kepala Dinas Kominfo Persandian Kabupaten Seruyan. Persoalan tersebut sudah diperjuangkan melalui mekanisme administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
”Saat ini saya sudah diaktifkan kembali sebagai ASN terhitung mulai 1 November 2026. Saya bersyukur sudah memperoleh kembali status kepegawaian saya. Namun, masih terdapat persoalan mengenai kepastian kedudukan jabatan definitif yang sebelumnya saya emban sebagai Kepala Dinas Kominfo Persandian Kabupaten Seruyan,” jelasnya.
Reson menjelaskan, terkait kejelasan status jabatannya saat ini dia tetap menghormati keputusan Bupati dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan. Sekaligus berharap setiap keputusan dan penyelesaian persoalan kepegawaian dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan hukum yang berlaku.
”Saya ingin kembali bekerja, mengabdi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bumi Gawi Hatantiring. Serta berharap persoalan ini tidak menjadi pertentangan dengan siapa pun,” paparnya.
- Kotributor : Said Muhamad Dandi
- Editor : Akhdini
