WAJAHBORNEO.com, Seruyan – Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menegaskan jika Bupati wajib melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerjanya masing-masing.
“Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman yang nyata bagi kita semua, khususnya di Kabupaten Seruyan yang terdapat hutan dan lahan kosong yang begitu luas, sehingga potensi terjadinya karhutla juga semakin besar dan menjadi ancaman bagi kita semua,” kata Pj Bupati Seruyan Djainuddin Noor saat membuka Rakor Evaluasi Pengendalian Karhutla 2023 di Aquarius Boutique Hotel, Senin, 11 Desember 2023.
Djainuddin Noor mengatakan, terjadi peningkatan tajam titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Seruyan sepanjang tahun 2023. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seruyan, tercatat sebanyak 2.358 titik hotspot dengan 513 kejadian dan total luasan kebakaran mencapai lebih dari 1.500 hektar.
“Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi hotspot dalam tiga tahun terakhir, ini warning untuk kita semua,” ujarnya.
Seharusnya sambung Djainuddin Noor, peningkatan tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak dan para stakeholder yang terlibat dalam pengendalian karhutla.
“Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah lokal, tetapi juga ancaman nasional. Perlu keterlibatan aktif dan sinergi semua pihak dalam upaya pengendalian karhutla di wilayah Kabupaten Seruyan ,” katanya.
Djainuddin Noor berharap dengan skerja sama dan sinergitas yang telah terbangun dengan baik, Kabupaten Seruyan dapat terbebas dari bencana asap yang dapat merugikan kesehatan dan lingkungan.
