wajahborneo.com, Palangka Raya — Menyelaraskan visi pembangunan nasional serta memperkuat integritas kepemimpinan di tingkat daerah, sebanyak 478 pimpinan parlemen daerah dari seluruh penjuru tanah air mengikuti agenda strategis retret Ketua DPRD se Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, 15–19 April 2026.
Wakil Ketua DPRD Kalteng, M. Ansyari, yang hadir mewakili unsur pimpinan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, menilai forum ini sebagai wadah bertukar gagasan mengenai tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, peran legislatif sangat vital dalam mengawal program pembangunan agar tepat sasaran bagi masyarakat.
Ansyari mengatakan, materi yang didapatkan selama kegiatan—mulai dari wawasan kebangsaan hingga kepemimpinan—memiliki nilai strategis untuk memastikan program pemerintah pusat berjalan selaras di daerah. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan yang sering kali menghambat efektivitas pembangunan.
“Momentum ini sangat positif untuk memperkuat komunikasi antardaerah. Kita ingin memastikan pelaksanaan program di daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar politisi Partai Gerindra itu, Sabtu, 18 April 2024.
Selain itu, kataAnsyari, kegiatan retret juga memiliki nilai strategis untuk memperkuat peran pimpinan DPRD Kalteng dalam memastikan keselarasan pelaksanaan program pusat di daerah. “Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sehingga program pembangunan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” sebut dia.
Menuju Indonesia Emas 2045
Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) melalui Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) ini juga menjadi instrumen untuk mengawal target besar pemerintah.
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan pembekalan ini dirancang untuk mencetak pemimpin daerah berkarakter negarawan yang mampu mengimplementasikan Asta Cita demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Diharapkan, setelah mengikuti seluruh rangkaian pembekalan, para pimpinan legislatif dapat membawa semangat baru dalam menjalankan tugas pengawasan. Sinergi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mempercepat kemajuan daerah serta mendukung stabilitas nasional secara berkelanjutan,” paparnya. (**/din/red2)
